Jelang Hari Raya, Bupati Barru Buka Gerakan Pangan Murah di Lampoko

BARRU - Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si buka Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Halaman Masjid Jami' Annur Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, Ahad (07/04/2024).

Dalam sambutanya Bupati Barru Ir.H.Suardi Saleh, M.Si menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan dalam rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan Menjelang Idul (HBKN) Fitri Tahun 2024 Serta menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Baca juga: Warga Serbu Minyak Goreng di Monumen Mandala

Lebih lanjut, GPM dilaksanakan hari ini merupakan Wujud Perhatian Pemerintah Kab.Barru untuk menekan Inflasi Bahan Pangan dimana menjelang hari besar keagamaan (Idul Fitri) terjadi lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat kita.

Baca juga: Jawab Keresahan Warga, Disdak Sulsel Pastikan Stok Minyak Goreng Aman

Bupati Suardi berharap melalui kegiatan GPM akan meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga relatif murah dan terjangkau serta memastikan stok pasokan pangan tetap stabil.

Pada kesempatan tersebut bupati menyebutkan bahwa Kegiatan ini juga Sebagai wadah untuk memperat silaturahmi dengan masyarakat Kecamatan Balusu.

Baca juga: Beri Pengaruh Bagi Pertumbuhan Ekonomi Sulsel, Plt Gubernur Sulsel: UMKM Adalah Tulang Punggung Ekonomi Nasional

Pada bagian lain Suardi Saleh mengingatkan bahwa Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1445 H Tingkat Kabupaten Barru akan dipusatkan di Lapangan Sepak Bola Kecamatan Balusu, dan mengajak masyarakat yang berkesempatan untuk bersama sama melaksanakan Shalat Idul Fitri.

Hadir pada kegiatan Pimpinan Perum Bulog Cabang Pare Pare yang diwakili Junior Sales Syarifuddin, Asisten II Setda Barru, Kadis Pertanian dan Jajaran, Kabag Ekonomi Setda Barru, Camat Balusu, Kapolsek Balusu, yang mewakili Danramil 1405-04 Balusu, kabid SDPD  Diskumdag, Kades Lampoko, Kades Balusu, Kades Siddo, Ketua dan Anggota BPD Desa Lampoko, Imam Masjid Jami' Annur, Pengurus TP PKK Se-Kecamatan Balusu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita dan Masyarakt Sekitar.

Baca juga: Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Terburu-Buru Berlakukan BPJS sebagai Syarat Pelayanan Publik

(Humas IKP)