PERPOL 12 TAHUN 2021

BARRU - Besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp 0, 00 (nol rupiah) atau 0% atas jenis penerimaan negara bukan pajak dengan pertimbangan tertentu yang berlaku pada kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

a.Tarif sebesar Rp 0, 00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dikenakan kepada masyarakat yang mengalami keadaan diluar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar.

Baca juga: Kunjungi Kapuas, Kapolda Kalteng Tinjau Vaksinasi Dan Bagikan Bansos Di Puskesmas Anjir Serapat

Melampirkan bukti pernyataan status keadaan darurat bencana alam untuk tingkat nasional ditetapkan oleh presiden, tingkat daerah provinsi oleh gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/wali kota

b.Tarif sebesar Rp 0, 00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dikenakan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Baca juga: Divhubinter Polri Gelar Sosialisasi Peacekeeper dan ECT di Polda Kalteng

Melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa

c.Tarif sebesar Rp 15.000 atau 50% (lima puluh persen) dari tarif dikenakan kepada masyarakat untuk kegiatan sosial.

Baca juga: Percepat Vaksinasi, Kapolda Kalteng Tinjau Vaksinasi Massal Dan Bagikan Bansos Di Kabupaten Kapuas

Melampirkan surat keterangan keperluan untuk kegiatan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Dinas Sosial.

d.Tarif sebesar Rp 15.000 atau 50% (lima puluh persen) dari tarif dikenakan kepada masyarakat untuk keperluan kegiatan keagamaan.

Baca juga: Tim Vaksinasi Mobile Polres Barru Sasar Pedagang dan Pengunjung Pasar Mattirowalie

Melampirkan surat keterangankeperluan kegiatan keagamaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia pada tingkat provinsi, atau Kantor Kementerian Agama pada tingkat kabupaten/kota

e.Tarif sebesar Rp 15.000 atau 50% (lima puluh persen) dari tarif dikenakan kepada masyarakat untuk kperluan kenegaraan.Melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

Baca juga: Kunjungan Ke Polres Barut, Kapolda Kalteng Resmikan Gedung SPKT

f.Tarif sebesar Rp 15.000 atau 50% (lima puluh persen) dari tarif dikenakan kepada mahasiswa/pelajar.

Melampirkan Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Jakarta Pintar yang dikeluarkan oleh instansi terkait. g.Tarif sebesar Rp 15.000 atau 50% (lima puluh persen) dari tarif dikenakan kepada masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Melampirkan surat izin usaha mikro, kecil dan menengah atau surat keterangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dari instansi atau dinas terkait.

SAT INTELKAM POLRES BARRU